Jakarta - (DetikNews) Tidak semua pemerintah daerah mampu menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara langsung ke sekolah yang dituju. Kendala geografis sering menuntut biaya transportasi tinggi, seperti terjadi di Papua Barat. 

"Medan yang susah, masih jadi persoalan. Hal yang sulit dana perjalanan, transpor ke daerah terpencil," ujar Gubernur Papua Barat Octovianus Atururi kepada Wapres Boediono dalam teleconference dengan di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (1/2/2012).

Octovianus mengungkapkan, biaya transportasi dalam menyalurkan BOS terkadang lebih tinggi dibanding dana BOS itu sendiri. Kendati demikian, semua dana BOS untuk Papua Barat keseluruhan sudah disalurkan.

Untuk triwulan pertama 2012, besarnya dana BOS yang dibagikan di Provinsi Papua Barat yakni Rp 108.375. "Lebih besar biaya perjalanannya daripada dana BOS yang diterima," kata Octovianus.

Menanggapi keluahan Octovianus, Wapres memahami kendala jarak dan transportasi. Wapres berjanji akan membantu pembiayaan transportasi.

"Kita mengerti semua masalah jarak dan sebagainya, akan coba kita longgarkan. Kita salurkan dengan jumlah 2 kalinya jadi tidak tiap triwulan. Ini tantangan Pak Gubernur, semoga bisa diselesaikan bersama," ujar Boediono.

Selain Papua Barat, provinsi yang juga masih punya kendala dalam menyalurkan dana BOS adalah Kalimantan Barat (Kalbar). Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya mengatakan bahwa ada sekolah di daerah yang rekeningnya pasif dan ada pula sekolah yang sudah tutup sehingga batal diberikan BOS.

"Kita lakukan pendataan-pendataan kembali. Sudah disalurkan semua, kecuali sekolah terbuka di Kabupaten Ketapang dan swasta di Melawi," jelasnya.

Sejumlah daerah lain yang mengikuti teleconference dengan Wapres yakni DI Yogyakarta, Aceh, Sulawesi Tengah (Sulteng), Sumatera Barat (Sumbar).

(gun/lh)