Padang, Padek—Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menyebutkan bantuan honor sebesar 20 persen dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada guru honorer di setiap sekolah terpencil, terlalu kecil. Karena itu, Irwan mengusulkan bantuan honor tersebut dinaikkan.

Demikian disampaikan Gubernur kepada Wakil Presiden RI, Boediono dalam teleconfrence di Gubernuran, kemarin. Teleconfrence juga diikuti enam gubernur lainnya dari Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam, Yogyakarta, dan Kalimantan Barat.

Irwan mengusulkan honor guru honorer paling tidak setara dengan standar upah minimun provinsi (UMP) yang saat ini Rp 1.150.000 di Sumbar.

Menanggapi usulan tersebut, Wapres Boediono berharap persoalan tersebut dapat ditanggulangi dulu oleh pemerintah daerah. “Jika sudah berjalan nanti, kami akan coba untuk membantunya,” ujar mantan Gubernur BI tersebut.

Usai teleconfrence, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar, Syamsurizal menyebutkan, bantuan honor tersebut adalah kewenangan kabupaten/kota.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumbar melaporkan total dana BOS Sumbar Rp 568.700.210.000 dari APBN Rp 27.805.260.000. Jumlah sekolah yang mendapat dana BOS sebanyak 4.124 SD/SDLB.

Untuk SMP, SMPLB, dan SMPT sebanyak 749 sekolah. Sedangkan jumlah murid SD/SDLB tercatat 678.504 orang, serta 207.553 orang untuk siswa SMP/SMPLB.

Masing-masing murid SD mendapat Rp 580 ribu setahun, SMP Rp 710 ribu. Sedangkan honor guru honorer diambil 20 persen dari total dana BOS yang didapatkan masing-masing sekolah.

Penyalurannya, untuk triwulan I sudah disalurkan ke seluruh sekolah. Jumlahnya mencapai Rp 135.223.737.500. “Dananya telah kami transfer ke rekening sekolah, mulai 9-13 Januari lalu. Artinya, lebih cepat tiga hari dari tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, Sumbar menjadi provinsi kedua tercepat dalam menyalurkan dana BOS di Indonesia setelah Yogyakarta,” kata Irwan Prayitno.

Wajar 9 Tahun

Dalam kesempatan itu, Syamsurizal melaporkan wajib belajar (wajar) sembilan tahun di Sumbar, berjalan dengan baik, sehingga angka partisipasi kasar (APK) pendidikan dasar mencapai tuntas paripurna sejak 2009.

Namun demikian, diakuinya masih ada kabupaten dan kota tertentu masih belum tuntas. “Secara terus menerus Pemprov bersama pemkab/pemko tetap memacu agar APK mencapai tuntas mencapai Tunas Paripurna,” terangnya.

Kini, Pemprov bersama kabupaten dan kota mulai mempersiapkan pendidikan wajar 12 tahun. Kabupaten dan kota yang telah mencanangkan wajar 12 tahun antara lain adalah Sawahlunto, Padangpanjang, Pariaman, dan Pesisir Selatan.

Salah satu caranya, Pemprov mengalokasikan beasiswa bagi anak-anak yang berpotensi tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTA dan anak-anak SLTA dari keluarga kurang mampu.

“Tahun lalu, Pemprov mengalokasikan anggaran Rp 13.921.950.000 untuk 39.777 siswa. Tahun ini Rp 13.477.450.000 untuk 38.507 siswa. Masing-masing siswa mendapat Rp 350 ribu setahun,” tukas Syamsurizal. (cp)

[ Red/Redaksi_ILS ]