KARANGANYAR--Lebih dari 300 sekolah dasar (SD) di Kabupaten Karanganyar belum memiliki perpustakaan sekolah. Dari total 500 an SD, baru sekitar 180 SD yang sudah memiliki perpustakaan sendiri. Sebagian besar SD itu pun memanfaatkan gudang maupun ruang kelas sebagai perpustakaan.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karangayar, Sri Suranto, mengatakan saat ini memang sebagian besar SD memiliki masalah terkait dengan penggunaan ruang perpustakaan. Hal itu terjadi lantaran tidak tersedianya dana untuk biaya rehab maupun pembangunan ruang perpustakaan baru. Mulai 2012 ini pihaknya menganggarkan sebanyak lima persen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembangunan perpustakaan SD dan SMP.

“Selain masalah gedung perpustakaan, sekolah yang sudah memiliki perpustakaan juga masih kekurangan koleksi buku,” ujar Sri Suranto saat ditemui wartawan di sela-sela seminar dan pembentukan kepengurusan Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia (Atpusi) Karanganyar, di gedung PGRI Karanganyar, Kamis (2/2/2012) siang.

Sementara itu, salah satu anggota Komisi X DPR RI, Rinto Subekti, mengatakan tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan. Menurutnya, dana rehab kelas dari dana alokasi khusus (DAK), boleh saja dialokasikan untuk rehab perpustakaan. “Ironis memang, karena di mana pun masalah tempat ini menjadi masalah,” ujar Rinto.

Jika sekolah masih kekurangan buku, sebetulnya pihak sekolah bisa mengambil buku secara gratis di pusat buku (Pusbuk). Pasalnya ada ribuan buku menumpuk di sana. “Tumpukannya lebih besar dari gedung PGRI ini,” katanya. Buku tersebut tidak didistribusikan lantaran pemerintah tidak memiliki anggaran untuk mendistribusikan buku-buku itu ke sekolah. Begitu juga di Kementerian Agama Pusat, katanya, ribuan buku juga menumpuk di sana. “Sekolah harus lakukan kreasi jemput bola,” ujarnya.

(JIBI/SOLOPOS/Farid Syafrodhi)