Pemkab Pohuwato Bersama Kanwil DJPb Gorontalo Lakukan Evaluasi Pengelolaan APBN/APBD

INDONESIASATU.CO.ID:

Wartagorontalo.com : Marisa - (18/7), Dalam rangkaian kegiatan membangun sinergi antara pusat dan daerah serta meningkatkan kerja sama dalam mengawal usaha pencapaian program dan sasaran pembangunan di Kabupaten Pohuwato, Pemkab Pohuwato bersama Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan  Keuangan Pusat dan Daerah Semester I tahun 2018. Kegiatan tersebut dimulqi pukul 9.00 Wita dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bupati. Kegiatan rekorev ini dipimpin oleh Wakil Bupati, Drs. H. Amin Haras, dihadiri Sekretaris Daerah, Asisten II  dan seluruh pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

Dalam sambutannya, Amin Haras, mengapresiasi pertemuan ini dan penting dilakukan mengingat terdapat hal yang perlu jadi perhatian OPD pengelola DAK Fisik dan Dana Desa serta Tugas Pembantuan.
Kakanwil Ditjen Perbendaharaan, Ismed Saputra, menyebutkan kegiatan rakorev merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan minimal sekali dalam setahun. Ismed Saputra, menjelaskan bahwa prinsipnya keuangan pusat dan daerah sama. Kementerian Keuangan berharap best practice pengelolaan keuangan pusat yang baik dapat di  adopsi ke Pemerintah Daerah sesuai aturan Kemendagri.

Lebih lanjut, Kakanwil menegaskan jangan sampai Dana Alokasi Khusus Fisik yang telah dialokasikan tidak tersalurkan. Di samping DAK Fisik, Dana Desa juga harus tepat waktu disalurkan dari Kas Daerah ke Kas Desa sehingga tidak terjadi pengendapan uang pada Kas Daerah. Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN Marisa selalu terbuka apabila Pemerintah Kabupaten Pohuwato mengalami kendala dalam pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa. Dalam acara ini, Kepala Bidang PPA I/II, Didik Ariwibawa, memaparkan kondisi fiskal Kabupaten Pohuwato dan kinerja pelaksanaan anggaran serta perkembangan data debitur pada Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dalam menyuplai penyaluran KUR dan UMi serta data debitur KUR. Data tersebut bisa digunakan sebagai bahan monitoring dan pembinaan UMKM oleh Dinas Terkait. Kepala KPPN Marisa, Abdul Yusuf, menyampaikan progress dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Kabupaten Pohuwato. Dimana batas terakhir penyampaian data DAK Fisik ke KPPN melalui online paling lambat tanggal 23 Juli 2018. Abdul Yusuf, mengingatkan agar OPD lebih awal menyampaikan data kontrak di sistem online untuk menghindari antrian data yang padat dari seluruh kabupaten/kota di indonesia. Sampai hari ini realisasi DAK Fisik untuk Kabupaten Pohuwato telah mencapai 89%, diharapkan menjelang akhir pelaporan dapat bertambah. Abdul Yusuf juga menekankan pentingnya serapan APBN dan APBD untuk memacu pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. 

Selanjutnya dilakukan diskusi dan klarifikasi dengan Pimpinan OPD di pimpin Wakil Bupati. Diakhir acara, Amin Haras, menyampaikan pentingnya pemanfaatan data UMKM pada aplikasi SIKP. Selain itu, Wabup menekankan agar data kontrak segera direkam pada aplikasi online. Tujuannya agar anggaran DAK Fisik tidak menjadi hangus bila terlambat .
Menutup akhir kegiatan, Amin Haras menyampaikan pelaksanaan kegiatan ini dapat lebih mempererat kerja sama Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pohuwato.

  • Whatsapp

Index Berita