Jakarta, kompas - Program wajib belajar 12 tahun akan diterapkan mulai 2013. Hal ini berarti jenjang pendidikan SMA/ SMK/madrasah aliyah akan bebas biaya seperti halnya pendidikan dasar melalui program wajib belajar 9 tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program wajib belajar 9 tahun belum sesuai harapan karena saat ini rata-rata lama belajar baru 7,9 tahun. Karena itu, pada tahun 2012, wajib belajar 9 tahun ditargetkan bisa mencapai 100 persen. Tahun ini pula, pemerintah mulai merintis wajib belajar 12 tahun.

Painan: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, mengarahkan kebijakan pendidikan di kabupaten itu pada peningkatan mutu, melalui pembangunan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan serta sarana prasarana laboratorium dan perpustakaan pada tahun 2012. Bidang pendidikan, tahun ini (2012) akan difokuskan pada peningkatan mutu. Maka itu kita akan baguskan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana dengan dana yang dianggarkan pada bidang ini,  ujar Kepala Dinas Pendidikan Pesisir Selatan, Rusmayul Anwar di Painan Rabu. 

PALMERAH (Pos Kota) – Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  menargetkan tahun 2013 Wajib Belajar  12 tahun terealisir.

INILAH.COM, Jakarta - Pengalokasian anggaran Rp 94,7 miliar untuk para siswa tidak mampu, dianggap sebagai komitmen pemerintah provinsi (Pemprov) terhadap politik anggaran yang pro rakyat.

Riauterkini-DUMAI- Kendati mengalami kenaikan pada jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tahun 2012 sebesar Rp 27 miliar, namun hal itu belum tentu membuat para kalangan orang tua murid lega. Pasalnya masalah pendidikan di Dumai masih sering terjadi pungutuan biaya tak terduga di masing-masing sekolah.

Painan,Padek—Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dan membangun karakter anak bagsa Kabupaten Pesisir Selatan seerti kehabisan energi,dimana dalam implementasinya tidak didukung dengan kebijakan fiskal yang memadai.

JAKARTA, suaramerdeka.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) mendukung penyelenggaraan seleksi CPNS 2012 secara transparan, bersih dan obyektif. Bentuk kerja sama tersebut berupa keterlibatan 10 perguruan tinggi negeri yang akan menjadi penyelenggara dalam proses rekrutmen dan evaluasi (penilaian) CPNS.

INILAH.COM, Raha - Realisasi pengadaan buku yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Muna tahun anggaran 2010 ditengarai fiktif. Pasalnya, sampai saat ini buku yang diperuntukan pelajar SD dan SMP tak jelas. Sementara batas pengadaan buku tersebut sesuai kontrak berakhir pada 15 Oktober 2011. Demikian dikatakan Muhammad Nurhayat Fariki, Kordinator Fomrad kepada Media Sultra, Selasa (3/1).